Rabu, 29/09/2021 23:59 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Praktisi pendidikan, Indra Charismiadji mengimbau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) membentuk Pusat Komando Pembelajaran selama pandemi Covid-19.
Menurut dia, pusat komando tersebut berguna untuk menyelesaikan carut-marut pembelajaran yang terjadi, dengan cara membangun komunikaksi dan koordinasi dengan berbagai stakeholder pendidikan.
"Pusat komando itu mengawasi proses belajar dari Sabang sampai Merauke. Lalu melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan, PGRI, NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya," tegas Indra kepada awak media pada Selasa (28/9) kemarin.
Dengan adanya pusat komando itu pula, pemerintah pusat bisa memetakan kebutuhan setiap daerah terkait pembelajaran selama pandemi. Sebab, tidak semua satuan pendidikan membutuhkan kuota untuk belajar.
Kursus Daring Jadi Strategi LKP Gaet Pengguna di Era Digital
Siswa SMKN 2 Kasihan Unjuk Gigi Lewat Konser Teaterikal
Kemdikbudristek: Kecerdasan Buatan Dorong Pemajuan Perguruan Tinggi
"Yang butuh buku, dikirim buku, bukan kuota. Yang butuh pendamping, dikasih pendampingan. Sampai sekarang kan tidak ada komunikasi dan koordinasi. Membangun manusia beda dari membangun aplikasi," ujar Direktur Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) tersebut.
"Sekolah kalau dikasih kuota tapi di daerahnya enggak ada internet ya tidak ada gunanya," imbuh dia.
Indra juga menyoroti kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang mulai berlaku di seluruh daerah. Dia menyebut PTM Terbatas itu malah kontraproduktif dengan upaya digitalisasi sekolah.
Alih-alih menggelar PTM Terbatas, Indra menyarankan agar Kemdikbudristek melatih para guru agar terbiasa mengajar dengan menggunakan teknologi secara daring.
"Sekarang PTM pun banyak yang mengeluh. Yang diurus cuma yang datang ke sekolah, yang di rumah tidak diurusin. Yang enggak datang ke sekolah, enggak disentuh," tutup dia.