Selasa, 28/09/2021 15:19 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan mempertanyakan transparansi proses alih kelola Blok Wabu dari Freeport ke perusahaan lain. Proses alih kelola tersebut dilakukan tanpa proses lelang yang terbuka.
Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, berdasarkan UU No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, seharusnya setiap kawasan tambang yang sudah selesai masa kerjanya dikembalikan kepada negara. Kalaupun akan diserahterimakan kepada pihak lain harus dilakukan proses lelang sesuai ketentuan.
"Menteri ESDM, Arifin Tasrif, harus menjelaskan kepada publik status tambang emas Blok Wabu. Semestinya BUMN mendapat prioritas pertama untuk ditawarkan bukan malah diperebutkan pihak swasta," ujar Mulyanto dalam pesan elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Selasa (28/9).
Berdasarkan data Kementerian ESDM 2020, Blok Wabu menyimpan potensi sumber daya 117.26 ton bijih emas dengan rata-rata kadar 2,16 gram per ton (Au) dan 1,76 gram per ton perak.
Keok dari Frosinone, Salernitana Degradasi ke Serie B
World Water Forum ke-10 Turut Buka Jalan Wujudkan Listrik Murah
Ten Hag Sebut Rashford Perlu Dukungan untuk Bangkit
Nilai potensi ini setara dengan US$14 miliar atau nyaris Rp 300 triliun dengan asumsi harga emas US$ 1.750 per troy once.
Sementara itu setiap 1 ton material bijih mengandung logam emas sebesar 2,16 gram. Angka ini jauh lebih besar dari kandungan logam emas material bijih Grasberg milik Freeport Indonesia yang setiap ton materialnya hanya mengandung 0,8 gram Emas.
Blok Wabu merupakan konsensi emas yang dilepas atau diciutkan kepemilikannya oleh PT Freeport Indonesia. Sesuai Undang-udang Nomor 4 Tahun 2009 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, wilayah tambang emas yang telah dilepas asing harus dikembalikan ke negara, di mana selanjutnya prioritas penawaran tambang diberikan kepada BUMN atau BUMD.
"Saya minta Menteri ESDM terbuka dan transparan. Ini penting agar ada kejelasan bagi publik serta tidak menilmbulkan polemik di masyarakat. Jangan sampai masyarakat menduga, berbagai lelang tambang dilakukan tidak transparans,” tegas Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan, ketidakterbukaan tersebut sangat bertentangan dengan upaya membangun good governance yang tengah digencarkan, khususnya birokrasi yang baik untuk mendukung iklim usaha yang kondusif.
“Apalagi ini terkait dengan pengusahaan tambang, dimana konstitusi mengaturnya sebagai barang yang dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat," demikian Mulyanto.
Sebelumnya diberitakan telah terjadi alih kelola tambang emas Blok Wabu, Intan Jaya, Papua dari Freeport ke PT. Toba Sejahtera.
Dengan adanya kabar penguasaan swasta di wilayah tambang emas tersebut diduga pihak Kementerian ESDM sudah menyelenggarakan tender. Namun tender tersebut tidak terpublikasi ke masyarakat.
Padahal beberapa waktu sebelumnya Menteri BUMN Eric Thohir sudah meminta kepada Meteri ESDM agar menyerahkan pengelolaan blok Wabu ke perusahaan BUMN seperti yang diatur dalam UU Minerba.
Kontroversi alih kelola Blok Wabu kali pertama dilontarkan oleh Kontras dam Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Keduanya mensinyalir alih kelola yang tidak transparan itu melibatkan perusahaan milik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.
Akibat tudingan ini Kontras dan Haris Azhar dilaporkan Luhut ke kepolisian.