Jum'at, 10/09/2021 14:04 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengatakan, sebagai koordinator pembina dan pengawas pemerintahan daerah, Kemendagri berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.
Selain itu, Kemendagri juga terus berupaya memperkuat penguatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di daerah.
Hal itu dikatakan Mendagri Tito Karnavian saat penanda tanganan nota kesepahaman, tentang Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Pelayanan Publik-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N-LAPOR ! lintas kementerian/lembaga yang digelar secara virtual, Kamis (9/9/2021).
“Upaya-upaya untuk mendorong perbaikan pengelolaan pengaduan oleh pemerintah daerah akan terus dilakukan oleh Kemendagri,” jelas Tito.
Anggota DPR: Perlu Perbaikan dalam Pelayanan Mudik 2024
Kasus Penyiksaan Pria Ukraina oleh Warga Rusia Tuntut Keadilan di Argentina
Kritik Pelayanan Buruk, Millie Bobby Brown Pakai Nama Anonim
Penandatanganan ini dilakukan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta Ketua Ombudsman RI Mokhamad Najih. Kegiatan ini juga disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Tito mengatakan, sinergisitas seluruh pihak menjadi kata kunci yang dibangun bersama antara kementerian/lembaga. Selain itu, juga dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi, kabupaten/kota, bahkan desa dalam mendukung SP4N-LAPOR!.
Pada awal 2021, kata Mantan Kapolri ini, Kemendagri telah mengirimkan surat edaran tentang penyelesaian penanganan pengaduan pelayanan publik oleh pemerintah daerah kepada seluruh gubernur, bupati/wali kota.
Tito mengaku, surat tersebut mendapat tanggapan baik dari pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat, dari peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut pengaduan pemerintah daerah. Hingga 31 Agustus 2021, angka penyelesaian ini meningkat menjadi 81,28 persen, dari sebelumnya pada Januari hanya sebesar 69,78 persen.
“Sekali lagi, Kemendagri akan berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan rekan-rekan di pemerintahan daerah untuk mendukung pengelolaan SP4N-LAPOR!,” katanya.
Hal itu akan dilakukan dengan semangat efisiensi dan efektivitas, untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, menurut Tito, Kemendagri juga siap mengintegrasikan seluruh sistem yang dimiliki dalam konteks publik, dengan pemangku kepentingan yang turut menghargai kesepahaman tersebut.
“Semoga itikad kita bersama melalui nota kesepahaman ini, dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga semoga insyaallah mendapatkan kemudahan dari Allah SWT,” harapnya.
Keyword : Tito Karnavian Pengaduan Pemerintah Daerah Pelayanan