Senin, 06/09/2021 17:41 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kebocoran data vaksin Presiden Joko Widodo masih diributkan. Saling lempar tanggungjawab antar Kementerian pun menjadi perhatian publik.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyarankan, pihak-pihak terkait tidak mencari kambing hitam dalam masalah ini, karena hampir semua Kementerian memiliki data terhadap tugas dan tanggungjawab mereka.
"Baiknya sih kita jangan mencari kambing hitam permasalahan. Karena memang di Indonesia semua kementerian pegang data,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (6/9).
“Kemendagri pegang data karena berkaitan dengan Pemilu, Kemenekes pegang data juga berkaitan dengan kesehatan, BPJS juga pegang," sambungnya.
DPR Minta Jepang Ajarkan Smart Farming ke Petani Muda Indonesia
Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana, Bahas Relokasi Warga Gunung Ruang
May Day 2024, Jokowi: Kita Teruskan Semangat Juang Buruh
Untuk itu, kata Dasco baiknya semua pihak duduk bersama untuk mencari solusi atas masalah tersebut, karena keributan kebocoran data vaksin Presiden Jokowi tidak akan selesai bila antar Kementerian saling lempar kesalahan.
"Jadi kita memang kalau saling lempar mengenai tanggung jawab dari mana data yang bocor itu nggak akan ada habis-habisnya. Lebih baik kita sama sama duduk, dan mencari solusinya," jelasnya.
Ketua Harian DPP Gerindra ini menjelaskan, kebocoran data pribadi bukan hanya sekali tetapi masalah tersebut sering terjadi. Oleh sebab itu, RUU Perlindungan Data Pribadi segera dirampungkan oleh DPR dan Pemerintah.
"Ya memang saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu terkait kebocoran-kebocoran data memang sudah waktunya, sudah saatnya dan mendesak ada UU Perlindungan Data Pribadi," ungkapnya.
Keyword : Warta DPR Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad Data Pribadi Jokowi