Kamis, 02/09/2021 11:30 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Irak yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi menyetujui rancangan undang-undang wajib militer 18 tahun setelah dibatalkan pada Rabu (01/09).
Sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor Al-Kadhimi mengatakan bahwa Dewan Menteri telah menyetujui rancangan undang-undang tersebut setelah ditinjau oleh Dewan Syura Negara.
Dalam pernyataan itu menyebutkan, undang-undang tersebut sekarang diharapkan akan dibahas dan disetujui oleh parlemen dalam pertemuan berikutnya.
"Hari ini, kami mencapai apa yang telah kami janjikan untuk dicapai sejak kami menjabat sebagai Perdana Menteri di depan rakyat dan sejarah," bunyi pernyataan itu dilansir Middleeast, Kamis (02/09).
Apa Itu Hari Penolak Wajib Militer Sedunia? Ini Sejarahnya
Partai ultra-Ortodoks Israel Tinggalkan Pemerintahan karena RUU Wajib Militer
Tetap Bebaskan Ultra-Ortodoks dari Wamil, Koalisi Netanyahu Terancam
"Kami menyetujui undang-undang wajib militer dan mengusulkan dana generasi masa depan yang bertujuan untuk melindungi mereka dari ketergantungan penuh pada minyak."
Pada tahun 2003, penguasa sipil Amerika di Irak, Paul Primer, memerintahkan pembubaran tentara Irak dan membatalkan wajib militer.
Keyword : Pemerintah Irak Wajib Militer Rancangan UU