Rabu, 01/09/2021 19:02 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan mempertanyakan langkah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Hutama Karya (Persero) yang terus menerus mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah.
Bukan tanpa alasan, menurut anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, di tahun 2017 dan 2018, Hutama Karya sempat tak mendapatkan PMN. Nyatanya, tugas membangun infrastruktur tetap dapat dijalankan oleh Hutama Karya.
"Tahun 2017 - 2018, dua tahun, enggak dapat, ternyata bisa tanpa PMN. Kenapa saat itu tidak butuh PMN dan bisa, dan enggak parah-parah amat," tanya dia dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Hutama Karya dan Dirut Waskita Karya, Rabu (1/9).
PT Hutama Karya sendiri diketahui mendapatkan PMN sebesar Rp 9 triliun untuk penugasan dan restrukturisasi untuk untuk 2021. Sejauh ini, PMN Hutama Karya yang sudah dicairkan sebesar Rp6,2 triliun.
Anggota DPR: Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
Hutama Karya merupakan satu dari 9 BUMN yang menerima PMN pada 2021. Secara keseluruhan, pemerintah akan menyuntik dana Rp 37,4 triliun untuk keseluruhan BUMN penerima.
Politisi PDIP ini menegaskan, Hutama Karya mengajukan PMN kembali untuk tahun 2023 sebesar Rp10 triliun. Padahal, di tahun 2023 defisit anggaran direncanakan sudah kembali dibawah 3 persen.
"Pak Dirut, 2023 bapak minta lagi 10, 2023 itu nanti defisit anggaran kembali ke 3 persen, berat pak, karena sampai ke 2023 harus 3 persen. Apakah tidak ada solusi lain Pak?" tanya dia kepada Dirut Hutama Karya, Budi Harto.
Dia lalu mengatakan kalau kondisi Hutama Karya sekarang adalah sebuah tantangan bagi tim keuangan pemerintah. Darmadi mendorong Dirut Budi Harto memikirkan solusi atau pendanaan lain di luar PMN mengingat kondisi keuangan Negara saat ini sudah sangat berat.
Dalam kesempatan itu, dia juga mempertanyakan manfaat PMN penugasan Hutama Karya untuk membangun Tol Trans Sumatera. Jika disebut adanya penyerapan tenaga kerja, datanya seperti apa. Berikut manfaat bagi masyarakat setempat yang terdampak dari pembangunan infrastruktur jalan.
"Ini semua kan untuk rakyat, manfaat untuk masyarakat ini kan penyerapan tenaga kerja. Angkanya itu datangnya darimana untuk tenaga kerja? Menciptakan tenaga kerja itu ngitungnya darimana, atau lebih rinci manfaat untuk masyarakat umum itu sebenarnya seperti apa?" jelasnya.
Terakhir, Darmadi meminta Hutama Karya menunjukkan variabel-variabel yang bisa disampaikan ke publik, dengan begitu ada gambaran yang bisa diterima masyarakat. Termasuk, menyangkut daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Keyword : Warta DPR Komisi VI DPR PDIP PMN Hutama Karya Darmadi Durianto