Dalam suasana santai sambil makan siang, para pemimpin buruh mengapresiasi kebijakan sosial pemerintah yang diperuntukkan bagi pekerja/buruh seperti penyediaan rusunami yang layak dan terjangkau.

Menurut Hanif, Pemerintah Indonesia juga terus melakukan negosiasi ke negara-negara luar agar menjadikan PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) sebagai tenaga profesi.

Jokowi menyatakan akan mengevaluasi kebijakan cantrang sebab pemerintah menginginkan memberikan kebijakan yang terbaik untuk para nelayan.

Menurut Menaker, pembangunan Rusunami ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja yang berpenghasilan rendah.

Dalam Permen itu, pemerintah melarang nelayan menggunakan alat penangkap ikan tertentu.

Jika hanya mengandalkan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD), maka pertumbuhan tiap daerah akan terus mengalami ketertinggalan.

Wacana yang dikembangkan oleh Panita Kerja (Panja) RUU Pemilu dan pemerintah yang sepakat untuk mengubah cara penjaringan anggota DPD melalui seleksi oleh Pansel dan uji kepatutan dan kelayakan adalah langkah mundur.