PDIP menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab terkait keputusan pemberian izin bagi terpidana untuk mencalonkan diri di Pilkada. Rapat itu dianggap ala `koboi`.
PDIP menuntut agar pemerintah bertanggung jawab atas kesimpulan rapat dengan DPR, Komisi Pemilihan Umum, dan Bawaslu terkait pemberian izin terpidana untuk mencalonkan diri di Pilkada.
Timsel Calon Angota KPU-Bawaslu 2017-2022 yang dibentuk Presiden Jokowi ditengarai kental dengan `titipan` Jokowi dan Ahok.
PKB meminta pemerintah merevisi Tim Seleksi komisioner KPU dan Bawaslu karena dianggap melanggar Undang-Undang. Alasannya, salah satu anggota Timsel adalah penyelenggara pemilu.
Potensi penafsiran ganda terhadap peraturan KPU harus dicegah agar tidak menghambat Pilkada serentak pada 15 Februari 2017.