Terkait dengan data pribadi, tentu saja Pemerintah harus bisa melindungi data pribadi yang ada bagi warga negara Indonesia, yang mana kita sudah mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai isu yang berdampak luas pada masyarakat.

Membangun Indonesia, menjadi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, membutuhkan kebijakan dan pengelolaan negara yang diarahkan untuk memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan Indonesia.

Pentingnya data tunggal terverivikasi ini ditegaskan Mensos Gus Ipul merujuk pada temuan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang menyebut sekitar 45 persen bansos tidak tepat sasaran. Tak hanya itu, lebih dari 600.000 penerima bansos terindikasi menggunakan dana bansos untuk judi online.