Rezim pemerintahan Presiden Jokowi dinilai telah memakai hukum sebagai alat politik kekuasaan. Dimana, hukum hanya menekan yang dianggap sebagai lawan politik penguasa.

Pernyataan capres nomor urut 01 Jokowi yang menyebut Partai Gerindra sebagai penyumbang terbanyak caleg mantan koruptor dinilai tidak tepat.

Sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri, hingga saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih sendiri memimpin Jakarta. Partai Gerindra dan PKS belum memutuskan pengganti Sandiaga Uno.

Tidak hanya kali ini saja Rizieq menyerukan ganti presiden. Tahun lalu, melalui unggahan videonya dari Arab Saudi, Rizieq mengajak masyarakat untuk ganti presiden 2019.

Presiden Jokowi disebut terlalu agresif dalam debat perdana Pilpres 2019. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyerang Prabowo secara pribadi. Apakah benar Jokowi dalam posisi tertekan?

Capres Prabowo Subianto dinilai enggan mempermalukan Jokowi di muka umum. Khususnya ketika debat perdana Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).

Menanggapi Pengamat Politik Pangan dari Indonesia Food Watch (IFW), Muhamad Karim sangat menyayangkan kritikan Calon Wapres tersebut.

Konstitusi pada pasal 28 A menyebutkan secara tegas menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Cawapres, Sandiaga Uno menolak permintaan Prabowo Subianto untuk menambahkan jawaban terkait pertanyaan Jokowi soal keterwakilan perempuan di pengurus Partai Gerindra.

Presiden Jokowi mengklaim memiliki keberpihakan terhadap perempuan. Hal itu dibuktikan dengan jumlah menteri yang terbilang banyak di kabinet pemerintahannya.