Hal itu guna menghindari konflik kepentingan.

UU Pengawasan Obat dan Makanan sendiri telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional 2019-2024. Namun, hingga kini pembahasannya masih dilakukan secara internal oleh DPR.

Putusan PT DKI melegitimasi bahwa KPK berwenang melakukan penuntutan.

KPK tidak terima dengan putusan sela hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang membebaskam Gazalba Saleh.