Mencermati adanya gerakan masyarakat untuk memberikan perbaikan terhadap sistem pemilihan umum yang lebih baik, bermartabat dan berkeadilan melalui Judicial Review terhadap UU 7/2017 tentang Pemilu, DPD RI mendukung gerakan dimaksud.

Media massa serta pengecek fakta, yang memverifikasi konten, harus memiliki prioritas dan strategi distribusi yang tepat agar hoaks tersebut padam seketika.

Keinginan untuk menghidupkan kembali haluan negara, yang saat ini dinamakan dengan PPHN, terus disosialisasikan oleh MPR.

Ini merupakan potret sebagian yang dikeluhkan oleh guru dan tenaga kependidikan honorer. Mereka secara bersama-sama dan melalui pelbagai perwakilannya menyampaikan aspirasi untuk penuntaskan persoalan guru dan tenaga kependidikan honorer ke berbagai instansi, termasuk DPD RI

Fathor merupakan terpidana kasus korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif terkait berbagai proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.

BPK mengungkap 8.483 temuan yang memuat 14.501 permasalahan senilai Rp8,37 triliun, dengan rincian 6.617 (46 persen) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 7.512 (52 persen) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,26 triliun, serta 372 (2 persen) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp113,13 miliar.