Jika belanja negara dapat dibiayai dengan pajak, maka kedaulatan akan dapat lebih terjaga.

Kemendagri juga melakukan kerja sama dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dini atas pengadaan barang/jasa lingkup pemerintah daerah pada 2022 dan tahun mendatang.

Fatoni menjabarkan, angka realisasi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 per tanggal 2 Desember 2021 secara rata-rata sebesar Rp 947,46 triliun atau 81,29%.

Belanja pemerintah di tingkat pusat diupayakan harus maksimal, kita Kemendagri dan BNPP juga harus mendorong realisasi belanja.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, MPR RI sudah menyiapkan pelaksanaan belanja, sehingga anggaran tidak mengendap terlalu lama dan dapat direalisasikan sejak awal tahun 2022.