Manuver DPR RI yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilkada dinilai sebagai pembangkangan terhadap putusan MK selaku lembaga tinggi negara yang ditugaskan konstitusi mengawal UUD 1945.

Karena saling menghormati antara semua lembaga negara, kalau MK melakukan keputusannya dengan baik, DPR juga bisa membuat kebijakan bersama DPR melakukan kinerja yang mestinya harus lebih baik.

Perbuatan Helena bersama sejumlah pihak lain tersebut merugikan keuangan negara sejumlah Rp300 triliun.

Mereka harus menyetorkan LHKPN paling lambat tiga bulan.

Para tersangka terdiri dari tiga penyelenggara negara dan satu pihak swasta. 

Negara Barat dan Alinasi NATO Dituduh Bantu Ukraina Serang Rusia

Jokowi mengatakan sikap Megawati maupun SBY yang tidak memenuhi undangan dari Kementerian Sekretariat Negara harus dihargai