Pemerintah Indonesia wajib memfasilitasi Misa Akbar tersebut ya dan bisa dipastikan bahwa kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar, tertib, damai, dan tidak ada kendala apapun.

Ini penting menjadi catatan BPKH. Bagi saya ini sesuatu yang ironis sekali bahwa BPKH tak memiliki akses terhadap siskohat, sebagai sistem komputerisasi haji.

Jadi ya, saya kira sesuatu yang wajar. Kita pun juga di RK-Siswono juga akan terus bekerja untuk memastikan supaya keterpilihannya bisa dipastikan lebih tinggi.

Apa kepentingan Presiden Jokowi cawe-cawe dengan Pilkada Jabar. Bagaimana caranya Pak Jokowi bisa intervensi terhadap kebijakan di PDIP yang semua kebijakannya ada di tangan Ibu Megawati, sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

Hasan menjelaskan bahwa Pramono cukup mengajukan cuti selama masa kampanye Pilgub Jakarta