Banyak Negara Tak Bayar Iuran, PBB Krisis Uang Tunai

Redaksi | Jum'at, 03/04/2020 11:19 WIB

Ilustrasi uang tunai

New York, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan saat ini terjadi krisis uang tunai, karena tidak dibayarnya iuran oleh negara-negara anggota.

Dikutip dari Associated Press pada Jumat (3/4), kondisi itu semakin diperburuk oleh pandemi virus corona baru (Covid-19) di seluruh dunia.

Dalam suratnya kepada 193 negara anggota, Guterres menyebut bahwa pembayaran yang tidak terpenuhi untuk operasi anggaran rutin telah mencapai US$2,27 miliar.

"Dan kami tidak memiliki indikasi yang jelas kapan pembayaran ini dapat diterima," ujar Guterres, sembari mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah berutang US$486,7 juta.

Dia mengumumkan pembekuan sementara perekrutan, mendesak semua negara untuk membayar iuran, dan mengadopsi langkah-langkah untuk memungkinkan PBB lebih baik mengatasi krisis uang tunai.

Guterres mengatakan PBB mengakhiri 2019 dengan tunggakan US$711 juta, "tingkat tertinggi selama satu dekade dan peningkatan 34 persen pada 2018."

"Tunggakan tingkat tinggi ini sekarang diperparah oleh penurunan tajam dalam pembayaran penilaian oleh negara-negara anggota, yang saat ini berdiri di 42 persen dibandingkan dengan 50 persen pada saat ini di tahun-tahun sebelumnya," kata dia.

Anggaran operasional tahunan PBB untuk tahun 2020 adalah hampir US$3,1 miliar, dan Guterres mengatakan kesenjangan antara yang direncanakan dan yang sebenarnya sudah lebih dari US$220 juta.

"Cadangan tunai saat ini sekitar US$ 1,4 miliar hampir tidak cukup untuk mempertahankan operasi lapangan sampai akhir Juni, dan tidak memungkinkan hampir US$ 1,1 miliar pembayaran untuk pasukan dan polisi yang berkontribusi negara untuk siklus triwulanan Maret dan Juni," tandas Guterres.