KPK Usut Dugaan Keterlibatan Mendagri Tjahjo Soal Meikarta

Marlen Sitompul | Senin, 14/01/2019 22:48 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut fakta persidangan terkait kesaksian Bupati non-aktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dalam kasus perizinan Meikarta.

Dimana, Neneng menyebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo pernah meminta agar membantu proses perizinan proyek milik Lippo Group tersebut.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penyidik KPK akan mencermati setiap kesaksian dalam persidangan dalam pengembangan kasus tindak kejahatan korupsi.

"Tentu kami cermati dulu fakta-fata di persidangan tersebut‎ dan juga melihat fata yang terkait lain dalam penyidikan yang saat ini sedang berjalan, karena sebelumnya kan kita sudah memeriksa Dirjen Otda," kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1).

KPK sendiri telah mengantongi keterangan dari Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono terkait proses perizinan yang diberikan untuk membangun Meikarta. Sebab, kata Febri, ada dua kewenangan yakni Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat terkait pemberian izin proyek Meikarta.

"Ada dua otoritas atau ada lebih dari satu otoritas atau instansi yang mempunyai kewenangan dan melaksanakan kewenangannya terhadap izin proyek Meikarta. Ketika ada proses tersebut dan ada resiko proses di dua instansi tidak berkesesuaian, maka itu menjadi alasan Kemendagri melakukan rapat lainnya mempertemukan pihak-pihak terkait tersebut," bebernya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tersangka Neneng mengungkap Tjahjo meminta tolong agar  membantu pengurusan perizinan Meikarta. "Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, `Tolong perizinan Meikarta dibantu,`" ujarnya.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.

Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

KPK telah menetapkan 9 tersangka, yakni Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Billy Sindoro. Kemudian, konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ?MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

KEYWORD :

Mendagri Tjahjo Kumolo KPK Meikarta

---