Menteri Luar Negeri Bahrain, Khalid bin Ahmed al-Khalifa (Foto: Faisal Al Nasser/Reuters)
Bahrain - Menteri Luar Negeri Bahrain, Khalid bin Ahmed al-Khalifa membela keputusan Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel. Ia menyebut langkah itu tidak mempengaruhi pembentukan negara Palestina, dimana Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Awal bulan ini, setelah Israel melancarkan operasi militer untuk menghancurkan terowongan lintas-perbatasan yang dibangun oleh Hizbullah dari Libanon ke Israel, Khalifa mengeluarkan pernyataan yang menyebut terowongan itu sebagai ancaman bagi stabilitas Lebanon.
Ia juga sebelumnya mengatakan, Israel memiliki hak untuk membela diri terhadap Iran, yang Bahrain salahkan karena memicu kerusuhan di perbatasannya.
Pada Sabtu (15/12) Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Negara itu menjadi satu dari sedikit pemerintahan di seluruh dunia yang mengikuti jejak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Australia sudah mengakui Yerusalem Barat, yang merupakan tempat kedudukan Knesset dan banyak lembaga pemerintahan sebagai ibu kota Israel," kata Morrison di Sydney.Liga Arab mengeluarkan pernyataan yang mengkritik keputusan Australia yang secara terang-terangan bias terhadap posisi dan kebijakan pendudukan Israel, tetapi FM Bahrain tidak setuju.Status Yerusalem, rumah bagi situs suci bagi agama Muslim, Yahudi dan Kristen, adalah salah satu hambatan terbesar bagi perjanjian damai antara Israel dan Palestina, yang ingin mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina.
Sementara, Israel menganggap semua Yerusalem sebagai ibukotanya, termasuk sektor timur yang dianeksasi dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional, setelah perang 1967.
Kamis, 02/04/2026 15:05 WIB
Jum'at, 03/04/2026 14:30 WIB
Jum'at, 03/04/2026 14:09 WIB
