DPR Akan Bahas RUU Satu Data Indonesia Tahun Ini

Samrut Lellolsima | Rabu, 11/03/2026 19:58 WIB

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan bahwa pihaknya akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia pada tahun ini.

Pembahasan tersebut menjadi salah satu agenda legislasi setelah muncul persoalan perbedaan data saat penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dasco mengatakan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI juga akan menggelar partisipasi publik dalam proses pembentukan sejumlah rancangan undang-undang, termasuk RUU Perampasan Aset.

“Badan Legislasi akan juga menggelar partisipasi publik untuk pembuatan atau kemudian harmonisasi dari Undang-Undang Perampasan Aset. Dan berikutnya, segera dibahas Undang-Undang Satu Data,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/3).

Ketua Harian Partai Gerindra itu menyinggung pengalaman pascabencana di mana data yang dimiliki satu kementerian dengan kementerian lain kerap berbeda. Kondisi tersebut, menurut dia, menyebabkan ketidaksinkronan data di lapangan.

“Ya, Satu Data itu kita lebih banyak pengalaman di bencana kemarin misalnya. Bahwa data satu kementerian dengan kementerian lain itu berbeda-beda sehingga kemudian di lapangan juga terjadi ketidaksinkronan ketika kemudian memberikan bantuan-bantuan kepada para pengungsi,” ujarnya.

Ia mencontohkan ketidaksesuaian data terkait bantuan sosial hingga data peserta BPJS yang dimiliki oleh kementerian berbeda-beda.

Karena itu, Dasco berharap kehadiran Undang-Undang Satu Data Indonesia nantinya dapat menyinkronkan data antarkementerian sehingga tidak lagi terjadi simpang siur informasi di masyarakat.

“Sehingga kita akan sinkronkan menjadi satu data sehingga ke depan tidak ada lagi kesimpangsiuran data yang membuat situasi juga di lapangan tidak bagus,” kata dia.