Soal Izin Ekspor Freeport, Anggota DPR Nilai Pemerintah Diskriminatif

Samrut Lellolsima | Kamis, 04/05/2023 18:58 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Azka/Man

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah tetap mengizinkan ekspor konsentrat tembaga PT Freefort setelah 10 Juni 2023 meski menentang pasal 170A UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Minerba. Sementara untuk komoditas bauksit, sebelumnya juga untuk nikel, pelarangan ekspor mineral mentah tetap berlaku sesuai UU Minerba di atas.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengatakan kebijakan ini diskriminatif dan pilih kasih yang membingungkan. Norma UU yang sama diimplementasikan secara berbeda-beda tergantung kondisi dan komoditasnya.

"Kalau wilayah implementasi tersebut murni wilayah eksekutif dengan regulasi yang murni dibuat pemerintah, kita mungkin dapat memaklumi. Meski pemerintah lebih dulu harus merevisi regulasi sebelumnya. Namun, kali ini yang dilanggar adalah UU, yang tegas mengamanatkan pelarangan ekspor mineral mentah tiga tahun sejak diundangkan, yang jatuh pada 10 Juni 2023," kata dia kepada wartawan, Kamis (4/5).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan UU hanya dapat diubah dengan UU lagi. Jadi kalau Pemerintah mau mengubah isi UU Minerba harus membentuk UU baru. Bukan dengan Peraturan Menteri (Permen) untuk tujuan tersebut.

"Pemerintah seharusnya menjaga ketertiban hukum bernegara, jangan membuat preseden buruk. Tindakan ini dapat memprovokasi masyarakat untuk juga melanggar UU," tegas Mulyanto.

Legislator Dapil Banten III ini menegaskan, PKS menolak tegas rencana Pemerintah memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT. Freeport Indonesia (PTFI). Mengingat hingga saat ini PTFI belum mampu menyelesaikan kewajibannya membangun smelter pemurnian tembaga sebagai bagian program hilirisasi tambang.

"Masa Pemerintah harus kalah terus dengan kemauan Freeport. Dimana harga diri bangsa kalau Pemerintah terlalu mudah dikontrol oleh perusahaan asing," tegas Mulyanto.