Kamis, 25/04/2024 22:25 WIB
Ganjar Mengaku Tak Diundang ke Penetapan Prabowo Gibran
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman.
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman menyarankan agar Kementerian BUMN dibubarkan.
Menurut dia, Kementerian BUMN menyebabkan kultur profesionalisme hilang hingga membuat BUMN tidak pernah maju.
"Oleh karena itu merespons Pidato Pak Jokowi, saya mendorong agar Kementerian BUMN dibubarkan lalu dirubah menjadi badan saja atau Super Holding yang posisi nya di bawah Kementerian Teknis," kata Maman Abdurrahman.
Dia menilai, para direksi BUMN selama ini lebih tunduk karena yang bisa mencopot jabatan mereka. Padahal, sehari-hari teknis dan operasional perusahaan BUMN berhubungan dengan kementerian teknis sesuai bidang kerjanya.
"Contohnya PLN, Pertamina, PGN, INALUM tanyakan saja dengan semua Direksi apakah mereka pernah berkoordinasi dengan dirjen masing masing di Kementerian ESDM? Bahkan mereka cenderung sering sekali berbeda," kata Maman.
Dia menambahkan, kondisi tersebut membuat para direksi BUMN jadi memiliki budaya kerja asal bapak senang (ABS). Misalnya dengan menuruti perintah Kementerian BUMN terlepas tepat atau tidak. Itu terjadi karena direksi perusahaan BUMN takut dicopot dari jabatannya.
"Mereka akan lebih memilih untuk baik-baik saja dengan Kementerian BUMN apapun perintah kementerian BUMN terlepas itu tepat atau tidak tepat. Kecenderungannya mereka akan ikut saja yang penting jabatan mereka tidak diganti," kata Maman.
Berkaca dari itu, Maman menilai sebaiknya Kementerian BUMN dibuat menjadi super holding yang posisinya di bawah kementerian teknis.
Tugas pokok dan fungsi super holding itu nanti hanya sebatas kordinasi, konsolidasi serta sinergisitas antara perusahaan BUMN.
"Para direksi direksi BUMN ke depan bisa bekerja dengan tenang tanpa khawatir dengan dualisme dua kementerian serta terbangun profesionalisme maupun berorientasikan kepada performance kinerja korporasi," kata Maman.
(Samrut Lellolsima )
