Rabu, 11/08/2021 21:56 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 sebagai kebijakan yang tidak ada dasar ilmiahnya.
“Angka kematian adalah indikator penting yang harus dihitung dalam penanganan pandemi. Pastikan setiap kebijakan harus ada landasan ilmiahnya. Jangan asal gampangnya saja," katanya dalam keterangan media, Rabu (11/8).
Netty mempertanyakan standar apa yang dipakai pemerintah ketika mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19.
"Jika alasannya data kematian menyebabkan distorsi, maka benahi proses input dan sistemnya. Jika ada masalah data, saya yakin bukan hanya pada angka kematian, statistik data lain, juga perlu dipertanyakan," lanjut Netty.
DPR Dukung Rencana Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online
Anggota DPR Minta KKP Ciptakan Teknologi Budidaya Ikan
DPR Pastikan Pembentukan Panja Korupsi Timah Tak Ganggu Penyidikan Kejagung
Angka kematian, lanjutnya, dapat memberi gambaran tingkat keparahan pandemi di suatu daerah dan bagaimana sistem kesehatan merespon kondisi tersebut .
"Justru berbahaya kalau dikeluarkan dari indikator karena dapat melenakan para pengambil kebijakan. Seolah kondisi aman dan terkendali, padahal mengandung bom yang siap meledak."
Menurut Netty, kebijakan dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 harus menjadi kode keras bagi pemerintah agar mengembalikan penanganan pandemi kepada pihak/lembaga kredibel.
“Saya tidak bosan menyampaikan bahwa leading sector penanganan pendemi adalah Kemenkes dan Satgas Covid-19. Jangan serahkan urusan bencana kesehatan ini kepada pihak atau lembaga yang bukan bidangnya," katanya.
Netty meminta hal tersebut agar pemerintah tidak mengulangi lagi membuat kebijakan pandemi yang tidak berdasar.
"Penanganan pandemi menyangkut keselamatan ratusan juta rakyat. Jika salah dalam membuat kebijakan, taruhannya adalah nyawa rakyat. Tolong selipkan jiwa welas asih, empati dan kasih sayang dalam memutuskan setiap kebijakan," tutupnya.