Kamis, 29/07/2021 09:56 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Masyarakat jangan membuat pernyataan provokatif terkait penganiayaan seorang warga di Merauke, Papua, oleh oknum anggota TNI AU. Sebab, kasus penganiayaan tersebut rawan jadi alat provokasi dengan mengangkat isu etnis.
"Meminta semua pihak terutama provokasi-provokasi di media, harus kita atasi segera bagaimana caranya. Jangan sampai ini menjadi isu seperti kasus di Amerika, antara kelompok hitam dan putih. Jangan sampai narasinya dibawa ke sana, kita harus cegah," kata anggota Komisi I DPR RI, Abdul Kadir Karding dalam keterangan resmi, Kamis (29/7).
Dia berharap, ke depannya Polri, TNI, Satpol PP atau organisasi lainnya yang sering bersentuhan dengan masyarakat bisa mendisiplinkan anggotanya, sehingga sikap saat bertemu masyarakat bisa lebih baik. Komunikasi dan koordinasi juga harus dilakukan dengan para tokoh masyarakat setempat.
"Pemerintah daerah dan analisis oleh intelijen misalnya sejauh apa potensi isu ini akan berpengaruh terhadap keamanan kita," terang Karding.
DPR Minta Pemerintah Tindak SPBU yang Tak Distribusikan Pertalite
Legislator Apresiasi Penerimaan Negara di Jawa Timur Melebihi Rata-rata
Anggota DPR: Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Tambah Beban Ekonomi Rakyat
Sementara anggota Komisi I DPR Bobby Adityo Rizaldi mengajak semua untuk mempercayakan penanganan kasus itu ke TNI dengan penyidikan, penegakan disiplin internal militer hingga hukuman bagi pelaku.
"Agar jelas disampaikan ke publik dan memenuhi rasa keadilan," kata Bobby. Selain itu, menurut Bobby, semua pihak perlu menghentikan penyebaran video penganiayaan kepada seorang warga di Merauke.
"Karena rentan disalahgunakan untuk propaganda hate speech kepada TNI. Sangat rawan dikaitkan dengan isu-isu pelanggaran HAM yang rentan di plintir baik domestik atau international melalui media sosial," katanya.
Di samping itu, Bobby mengingatkan bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto selalu menegaskan untuk mengedepankan pendekatan humanis, bukan represif dalam semua pengerahan prajurit setiap operasinya.
"Pemerintah harus bergerak segera untuk meredam isu-isu yang bisa berkembang, optimalkan koordinasi dengan simpul-simpul intelijen sebagai deteksi dini, dan sinergi dengan tokoh lokal agar isu ini selesai dan menunggu proses hukum yang berjalan," katanya.
Keyword : Warta DPR Komisi I DPR Penganiayaan Merauke Papua TNI AU