Rabu, 07/07/2021 07:50 WIB
Jenewa, Jurnas.com - Kepala hak asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan, situasi mengerikan di Myanmar sejak kudeta Februari mendorong negara itu menuju kemungkinan perang saudara dan dapat memicu ketidakamanan regional.
Berbicara di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet menyesalkan, Myanmar dalam beberapa bulan terakhir telah berkembang dari krisis politik menjadi bencana hak asasi manusia multi-dimensi.
"Penderitaan dan kekerasan di seluruh negeri adalah prospek yang menghancurkan bagi pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kemungkinan kegagalan negara atau perang saudara yang lebih luas," katanya pada Selasa (6/7).
"Perkembangan bencana di Myanmar sejak kudeta ... menghasilkan potensi yang jelas untuk ketidakamanan besar-besaran, dengan dampak bagi wilayah yang lebih luas," sambungnya.
Rusia Bersiap Ambil Alih Senjata Berat Wagner
Soal Pemberontakan Wagner, Presiden Vlamdimir Putin Hindari Pertumpahan Darah
Akhiri Kekerasan di Ukraina, Bos HAM PBB Desak Dialog
Myanmar telah mengalami protes massal dan respons militer brutal sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
"Apa yang dimulai sebagai kudeta oleh militer Myanmar dengan cepat berubah menjadi serangan terhadap penduduk sipil yang semakin meluas dan sistematis," kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
Sejak kudeta, hampir 900 orang tewas, sementara sekitar 200.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, katanya.
Pada saat yang sama, setidaknya 5.200 orang telah ditangkap secara sewenang-wenang, termasuk lebih dari 90 wartawan, menurut angka PBB, sementara delapan media besar terpaksa ditutup.
Bachelet juga menunjuk beberapa laporan tentang "penghilangan paksa, penyiksaan brutal dan kematian dalam tahanan", serta penangkapan kerabat dan bahkan anak-anak dari orang yang dicari oleh pihak berwenang.
"Keputusasaan meningkat," dia memperingatkan, menunjukkan bahwa orang-orang di seluruh negeri sekarang telah mengangkat senjata dan membentuk kelompok perlindungan diri.
"Kelompok oposisi bersenjata yang baru dibentuk ini telah melancarkan serangan di beberapa lokasi, yang ditanggapi oleh pasukan keamanan dengan kekuatan yang tidak proporsional," katanya.
"Saya khawatir eskalasi kekerasan ini dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi warga sipil," sambungnya.
Mantan presiden Chili meminta semua aktor bersenjata untuk menghormati dan melindungi warga sipil dan struktur sipil seperti pusat kesehatan dan sekolah.
Dalam lima bulan terakhir, setidaknya ada 240 serangan terhadap fasilitas dan personel layanan kesehatan, katanya, yang antara lain "menonaktifkan pengujian, pengobatan, dan vaksinasi COVID-19 secara serius".
Sangat penting, dia bersikeras, bagi komunitas internasional untuk "bersatu dalam menekan militer untuk menghentikan serangan yang terus berlanjut terhadap rakyat Myanmar dan mengembalikan negara itu ke demokrasi". (AFP)