Kamis, 17/06/2021 12:24 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwakili Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron memenuhi panggilan permintaan klarifikasi yang dilayangkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM).
Pemanggilan itu terkait proses tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Kehadiran Nurul Ghufron ini untuk menunjukkan seluruh keputusan terkait proses alih status pegawai menjadi ASN merupakan keputusan kolektif kolegial lima pimpinan lembaga antikorupsi.
"Semua keputusan yang dikeluarkan dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN diambil oleh seluruh pimpinan secara kolektif kolegial, oleh karena itu hari ini Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mewakili Pimpinan KPK memberikan klarifikasi kepada Komnas HAM," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (17/6).
Bupati Langkat Tiba di Gedung KPK Usai Terjaring OTT
KPK Segel Ruang Kerja Bupati Langkat Syah Afandin
KPK: OTT Bupati Langkat Terkait Suap Proyek Dinas Pendidikan dan Perumahan
Ali menjelaskan, kehadiran Ghufron yang mewakili KPK merupakan tindak lanjut setelah mendapat penjelasan dari Komnas HAM mengenai informasi dan data yang ingin dikonfirmasi. Untuk itu, dalam proses klarifikasi hari ini, KPK sudah menyiapkan informasi yang dibutuhkan Komnas HAM tersebut.
"Kami berharap kehadiran KPK ini bisa memberikan penjelasan yang lengkap mengenai beberapa hal yang ingin digali terkait pelaksaaan Asesmen TWK pegawai KPK," kata Ali.
Dalam kesempatan ini, Ali menyatakan, KPK senantiasa menghormati tugas, pokok, dan fungsi semua lembaga negara yang menjadi mitra kerja KPK.
Keyword : KPK Pegawai ASN tes wawasan kebangsaan Komnas HAM