Pimpinan MPR: Tes Wawasan Kebangsaan Tak Bisa Menjadi Alat Ukur ASN Baik dan Berintegritas

Senin, 07/06/2021 20:25 WIB

Jakarta, Jurnas.com - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak bisa menjadi satu-satunya alat ukur untuk melihat seberapa kuat nilai-nilai kebangsaan para peserta tes tersebut.

Demikian kesimpulan diskusi bertajuk “Pentingnya Wawasan Kebangsaan bagi ASN” yang dilaksanakan Bagian Pemberitaan MPR di Gedung Parlemen, Senin (7/6).

Hadir sebagai narasumber diskusi mingguan tersebut Wakil Ketua MPR Syarief Hasan, Anggota MPR dari Fraksi PKB Yanuar Prihatin, serta Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto.

Menurut Syarief Hasan, TWK yang dilaksanakan secara tertulis masih memiliki sejumlah kelemahan selain tidak komprehensif. Apalagi sosialisasinya masih kurang sehingga tidak semua peserta tes bisa dengan mudah memahami apa yang diujikan terkait wawasan kebangsaan.

“Tidak serta-merta orang yang tes wawasan kebangsaannya baik, sedangkan selama ini prestasi rendah, akan bisa jadi ASN. Itu jadi pertanyaan,” jelasnya.

Syarief mengatakan, wawasan kebangsaan yang tinggi tidak ada artinya kalau integritasnya kurang.

“Jadi kalau hanya parsial justifikasinya ini berbahaya, jadi harus secara menyeluruh,” katanya.

Bahkan Syarief menegaskan lulus tes wawasan kebangsaan yang komprehensif sekalipun belum tentu menjamin keberhasilan dalam penanganan korupsi sebagai ASN di KPK.

Sementara itu, Sunanto mengatakan polemik soal TWK menunjukkan adanya persoalan ideologi di Indonesia yang masih belum beres sejak dahulu.

Dia mengatakan seharusnya Indonesia sudah bergerak lebih maju, lebih sejahtera dan tidak lagi mempersoalkan ideologi kebangsaan. Menurutnya, munculnya problem kebangsaan tidak terlepas dari persoalan keadilan yang tidak merata di dalam kehidupan berbangsa.

Terkait materi tes pada TWK yang diujikan, Sunanto mengatakan kalau benar ada pertanyaan seputar isu Taliban, atau aliran agama tertentu misalnya.

“Maka hal itu konyol karena tidak punya hubungan dengan tujuan tes tersebut,” tandasnya.

 

 

TERKINI

Sinergi Kementan-Kodim 1910 Malinau Tingkatkan Produksi dengan Perluas Areal Tanam Baru Kejagung Bakal Sita Aset Sandra Dewi Jika Terima Uang Korupsi Timah KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Kasus Pungli KPK Sita Rp48,5 Miliar Terkait Suap Bupati Labuhanbatu