Senin, 31/05/2021 15:28 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima menegaskan, jika bicara mengenai keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan semata bicara soal benefit korporasi. Sebab, keberadaan BUMN adalah membantu pemerintah dalam mewujudkan dan atau merealisasikan `jalan` bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Misalnya, BUMN yang bergerak dibidang pangan masyarakat, mereka mempunyai tugas bagaimana kebutuhan pangan nasional tercukupi dan menyangkut harganya ada kesamaan. Atau, istilahnya kebutuhan harga pokok satu harga.
Begitu juga BUMN yang bergerak dibidang energi dan infrastruktur. Sayangnya, ada kecenderungan pada pemerintahan sebelumnya, hal tersebut kurang mendapatkan perhatian dari pemimpinnya.
"Infrastruktur ini bukan utang, ini investasi. Investasi untuk apa sih? Untuk meleverage aset bangsa ini. Ini keterlambatan Bangsa Indonesia kalau kita bandingkan dengan Vietnam, Filipina Thailand, Singapura, semua. Semua sudah masuk ke era teknologi dan sumber daya manusia. Infrastrukturnya selesai. 10 tahun SBY (Susilo Bambang Yudhoyono; red) tidak bikin apa-apa," sebutnya kepada wartawan, Senin (31/5).
Anggota DPR: Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi
Srikandi TASPEN Terus Optimalkan Pergerakan Finansial
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
"Kita baru sekarang terlambat, duitnya enggak cukup dengan APBN. Maka investasi BUMN jadi hal penting. Kita jadi mikir, utang ini akan kita kembalikan dengan berbagai instrumen yang ada. Yang penting jalan tol, pelabuhan, bandara, listrik semua ini harus meleverage bangsa jadi resourches produktif," sambung Aria Bima.
Politisi PDIP itu menambahkan, jalan dari Jakarta ke Cikampek, diketahui membawa dampak yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi dan industri nasional. Dengan kata lain, melihat utang BUMN saat ini sepatutnya dilihat dari bagaimana BUMN meleverage aset dalam konteks menumbuhkan produk domestik bruto (PDB).
"Dengan PDB naik, pajak naik, untuk membayar hutang itu kecil. Baik lewat PMN maupun berbagai instrumen yang ada, syukur-syukur (BUMN) memperoleh keuntungan. Tapi bisnis insfratruktur itu bukan untuk mendapatkan keuntungan ya. Infrastruktur adalah tugas negara, tugas pemerintah untuk hadir bagaimana aset-aset bangsa ini menjadi resourches yang produktif," jelas Aria.
Disinggung mengenai manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) yang mengajukan opsi pensiun dini bagi karyawannya, Aria Bima menegaskan bahwa keberadaan maskapai Garuda Indonesia adalah visi bangsa. Keberadaan dan kehadirannya menyangkut kehormatan Negara.
"Garisnya itu dulu. Ini (Garuda Indonesia) harus ada, terus kita selamatkan. Penyelamatannya nanti bagaimana? Dengan program restrukturisasi, privatisasi, agar perusahaan ini sehat. Penyelamatan ini butuh suntikan Negara," jelasnya.
"Ini adalah perusahaan penerbangan dalam konteks kehadiran negara, kehormatan negara. Itulah saya katakan tidak melulu dilihat dari korporasinya. Dalam konteks ini, hal-hal yang menyangkut problem manajemen Garuda harus dibenahi. Tetapi standing position-nya ini adalah simbol negara," sambung Aria.
Lebih spesifik, soal pensiun dini, Aria Bima menekankan keseluruhan prosesnya harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Teknisnya bagaimana, Komisi VI ditegaskannya tidak masuk terlalu detail ke aksi korporasi Garuda Indonesia. DPR tetap mengawasi dan memberikan pembinaan dengan berkomunikasi ke Menteri BUMN Erick Thohir.
"Kita tidak bisa intervensi BUMN, kita boleh mendengarkan karyawan, kalau kemudian soal direksi, kita tidak bisa masuk. Soal PHK, ikuti sesuai aturan, menggunakan manajemen Pancasila, dirembug," pungkas Aria Bima.
Keyword : Warta DPR Komisi VI DPR Aria Bima BUMN Garuda Indonesia