Informasi SBY Soal Intelijen Tak Jelas

Kamis, 03/11/2016 09:09 WIB

Jakarta - Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengecam intelijen terkait informasi yang menyebut aksi demo besar-besaran sejumlah Ormas Islam pada Jumat (4/11) nanti didanai oleh pihak tertentu atau partai politik.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR sebagai mitra kerja Badan Intelijen Negara (BIN), Tantowi Yahya mengatakan, informasi yang diperoleh SBY belum dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, informasi intelijen hanya dapat diperoleh Presiden Jokowi selaku kepala negara.

"Tidak mungkin presiden membocorkan informasi itu dan tidak mungkin pula informasi itu bocor dari intelijen kepada siapa pun kecuali kepada presiden, itu kan amanat UU," kata Tantowi, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/11).

Kata Tantowi,‎ informasi tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan.‎ Sebab, dalam kondisi saat ini banyak tersebar berita atau informasi yang bersifat hoax yang menimbulkan keresahan masyarakat.

‎"Menurut saya sumber-sumbernya belum bisa dipertanggungjawabkan‎, informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan‎. Dalam kondisi seperti ini banyak sekali berita-berita yang bersifat hoax dan berita-berita yang menyesatkan‎," katanya.

Sebelumnya, SBY mengecam intelijen terkait informasi yang menyebut aksi demo besar-besaran Ormas Islam pada Jumat (4/11) didanai partai politik. SBY meminta, intelijen memberikan informasi dan data yang akurat. Sehingga tidak menimbulkan fitnah dan polemik di masyarakat.

"Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan seperti itu. Intelijen harus akurat jangan berkembang menjadi intelijen yang ngawur dan main tuduh," kata SBY, dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11).

TERKINI

Terkait Perang Gaza, Yordania Gagalkan Rencana Pengiriman Senjata untuk Penentang Monarki Hadapi Kerusuhan di Kaledonia Baru, Prancis Upayakan Pembicaraan dan Kirim Polisi Biden Terapkan Tarif Baru Mobil Listrik China untuk Lindungi Manufaktur AS Pemerintah Diminta Lakukan Mitigasi Strategis terkait Polemik Vaksin AstraZeneca