Selasa, 13/04/2021 15:27 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta publik untuk tidak mempersoalkan masalah restorative justice alias keadilan restoratif dalam penyelesaian sebuah perkara oleh aparat penegak hukum.
Menurut Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, kekhawatiran restorative justice yang berujung pada penarikan sebuah perkara hukum tak perlu ditanggapi berlebihan.
Di mata Azis, penarikan sebuah perkara alias SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh penegak hukum mungkin dilakukan dan sah di mata hukum.
“Lebih baik melakukan SP-3 daripada meneruskan hukuman satu orang yang tidak bersalah atau dihukum karena intrik atau hidden agenda,” kata dia dalam diskusi Forum Legislasi yang bertema RUU Kejaksaan, Komitmen DPR Perkuat Kinerja Korps Adhiyaksa, Selasa (13/4).
Raih KWP Award 2026, Amelia Komit Jaga Ruang Digital yang Sehat dan Aman
Sekjen Demokrat Respon RUU Pemilu: Waktu Masih Panjang
Sarmuji Sabet Penghargaan Legislator Responsif Terhadap Aspirasi Publik
Politisi Partai Golkar ini menekankan, SP-3 sah-sah saja dilakukan sepanjang mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
“SP-3 itu tidak haram sepanjang unsur dalam melakukan dan mekanisme dalam SP-3 itu diikuti,” terangnya.
Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam ini menambahkan, apabila ada pihak-pihak yang ingin melakukan protes atas sebuah perkara yang di SP-3, sudah disediakan tempat khusus untuk menyuarakannya. Salah satunya adalah lewat praperadilan.
“Jadi jangan mengharamkan SP-3. Itu bisa dilakukan sepanjang data dan prosesnya sesuai dengan prosedur,” demikian Azis Syamsuddin.