Selasa, 06/04/2021 17:51 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Rancangan/revisi undang - undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat mewujudkan ASN yang profesional, netral dan sejahtera.
Hal itu diutarakan Ketua Umum (Ketum) DPN Korpri, Zudan Arif Fakrulloh dalam acara Forum Legislasi DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (6/4).
"Arah politik hukumnya tujuan UU ASN dibentuk ini adalah untuk bisa mewujudkan ASN yang profesional, netral, sejahtera mampu menjadi layanan publik yang baik dan , menjadi perekat NKRI, itulah cita-cita besar di UU ASN yang kita buat hampir satu tahun yang lalu yang kita rumuskan di DPR," jelasnya.
Prof. Zudan menjelaskan, dalam perfektif kebijakan publik, setiap kebijakan itu harus dilakukan evaluasi, apakah tujuan yang hendak diwujudkan itu, semala 7 tahun ini sudah bisa terwujud.
2024, Kemensos Buka 40.389 Formasi ASN
Kebijakan WFH untuk ASN Diharapkan Bisa Urai Puncak Arus Balik
Instansi Layanan Pemerintahan dan Dukungan Pimpinan Bisa WFH Maksimal 50 Persen
Kalau sudah terwujud, sambung dia, berapa nilainya, 100, 90, 80 dan seterusnya, maka undang-undang ini harus kita lakukan evaluasi.
"Evaluasinya, pertama untuk melihat, apakah praktek birokrasi saat ini sesuai dengan undang-undang ASN, sistem meritnya misalnya, reformasi birokrasinya, penempatan seseorang dalam jabatan sesuai dengan kompetensi atau tidak," kata pria yang juga menjabat sebagai Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Kedua, lanjut dia, mengenai norma yang ada, apakah masih sesuai dengan perkembangan atau tidak, misalnya waktu tahun 2013, kita membentuk undang-undang itu tidak pernah terpikir ada pandemi.
"Dulu ASN tidak masuk kantor kena sanksi, sekarang masuk kantor kena sanksi. Jadi situasinya terbalik, tidak terpikir sama sekali dan di undang-undang itu tidak ada," sebut Zudan lagi.
"Jadi ini ada norma baru yang harus di insert dan dari evaluasi ini ada norma yang tidak sesuai dengan perkembangan, karena pandemi ini bisa sampai tahun depan, bisa tahun depannya lagi, kita belum tahu," tandasnya.