Kamis, 01/04/2021 21:48 WIB
Jakarta, Jurnas.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah agar berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah menargetkan pembelajaran tatap muka secara terbatas mulai Juli 2021.
Peringatan itu diutarakan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 di sekolah. Pasalnya, muncul klaster sekolah di beberapa daerah yang sudah menguji coba pembelajaran tatap muka.
“Prinsipnya harus mengutamakan keselamatan siswa, pendidik dan tenaga pendidik, sehingga perlu keseimbangan antara aspek keselamatan dan pembelajaran siswa,” kata Puan di Jakarta, Kamis (1/4).
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas di sekolah juga harus atas izin orang tua murid.
Dasco Pastikan Daftar Kabinet Prabowo-Gibran yang Beredar Tidak Benar
Dunia Alami Krisis Guru, Ini Saran PGRI ke Pemerintah
KPK Segera Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih Sebagai Tersangka
“Harus seizin orang tua karena orang tua yang mengetahui kondisi siswa. Penerapan protokol kesehatan ketat sejak dari rumah sampai di area sekolah,” ungkap Puan.
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa jika ada orang tua ingin anaknya tetap menggunakan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), harus diakomodasi sekolah, sesuai dengan rencana kebijakan Pemerintah.
“Pastikan semua sekolah dan orang tua tahu dan paham bahwa anak-anak tetap bisa menggunakan metode pembelajaran jarak jauh jika orang tua menginginkan. Jangan sampai apa yang sudah diputuskan Kemendikbud tidak tersosialisasi dengan baik di lapangan,” ungkap Puan
Lebih jauh, Puan menyampaikan agar segera ada uji coba keamanan vaksin untuk anak-anak sehingga para siswa mendapat prioritas untuk vaksinasi Covid-19.
Pemerintah pusat telah menargetkan pembelajaran tatap muka secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021. Belajar tatap muka terbatas akan dimulai setelah guru dan tenaga pendidik mendapatkan vaksinasi Covid-19.
Keyword : Warta DPR Ketua DPR PDIP Puan Maharani Pembelajaran Tatap Muka Protokol Kesehatan Covid-19