Selasa, 16/03/2021 16:42 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah tidak melarang mudik lebaran tahun ini meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. Menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, pihaknya sudah ambil ancang-ancang untuk mempersiapkan segala moda transportasi.
"Pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang. Kami akan berkoordinasi dengan gugus tugas terkait mekanisme mudik akan diatur bersama. Pengetatan dan tracing terhadap mereka yang bepergian," kata Budi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (16/3).
Adapun beberapa persiapan yang akan dilakukan Kementerian Perhubungan antara lain mulai dari pendirian posko lebaran di seluruh tempat strategis Indonesia, juga dengan fasilitas pengecekan rem.
Selain itu Budi menegaskan akan memastikan kelayakan segala transportasi layanan darat, udara, laut, maupun kereta api. Juga melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.
Mudik 2024, 2,1 Juta Kendaraan Lintasi Tol Trans Sumatera
Libur Lebaran, 37.841 Wisatawan Kunjungi Kepulauan Seribu
Kakorlantas Polri Sebut, Angka Kecelakaan Mudik dan Balik Lebaran Menurun
"Kami siap antisipasi agar medic terrible dan lancar dengan protokol kesehatan. Untuk angkutan udara 1 April juga mulai digunakan GeNose untuk angkutan udara, kita lakukan optimalisasi armada, menghentikan pekerjaan landasan, juga pemberlakuan tarif batas atas dan tarif batas bawah," jelas Budi
"ASDP juga dilakukan lebih intensif menekan protokol kesehatan angkutan lebaran serta mengefektifkan fungsi syahbandar," tambahnya.
Kemenhub memprediksi total angkutan penumpang yang menggunakan moda transportasi umum turun 41% menjadi 20,04 juta di 2019, menjadi 11,89 juta di 2021.
Sementara angkutan pribadi prediksi juga diprediksi turun jika dibandingkan 2019. Detailnya, sepeda motor turun 15% menjadi 1,17 juta motor. Penggunaan mobil via tol turun 13% hanya 2,15 juta kendaraan. Sementara pengguna mobil via non-tol hanya turun 2% menjadi 1,15 juta kendaraan.
"Angkutan pribadi diprediksi turun, karena itu ada suatu kebijakan PPKM Mikro, tapi akan memantau juga. Kita harapkan skenario itu bisa berjalan dengan baik," demikian Budi Karya Sumadi.