Komisi III DPR Minta SBY Tanggung Jawab

Selasa, 25/10/2016 17:38 WIB

Jakarta - Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk bertanggung jawab atas hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis HA Munir Said Thalib.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon Junaidi Mahesa mengatakan, rezim pemerintahan SBY selaku penggagas TPF Munir yang harus bertanggung jawab.

"SBY punya kapasitas jelaskan ini, SBY bertanggung jawab terhadap ini kalau di rezim dia hilang semuanya enggak ada. Karena dia 10 tahun berkuasa sebelum Jokowi," kata Desmon, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/10).

Desmon menduga dokumen TPF itu memang sengaja dihilangkan. Pasalnya, baik dari Setneg, tim TPF dan Kejaksaan mengaku tidak menyimpan dokumen TPF tersebut.

"Kalau menghilangkan secara sistemik, di Setneg enggak ada, di TPF enggak ada. Kita bilang enggak sengaja? Enggak mungkin, berarti ini menghilangkan, dihilangkan. Siapa yang berkuasa? Rezim SBY," tegasnya.

Untuk itu, Desmon meminta agar pemerintah mencari pihak yang secara sengaja menghilangkan dokumen tersebut. Kalau di TPF hilang, di Setneg hilang, di Kejaksaan enggak ada berarti memang ini skandal besar," tandasnya.

TERKINI

Meski IHSG Menguat, Lima Saham Ini Terkoreksi Lima Saham Topang Penguatan Bursa Pekan ini Pekan Ini, IHSG Menguat 2,35 Persen Rekomendasi Warna Rumah yang Cocok untuk Daerah Panas