Rabu, 10/03/2021 14:37 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi IX DPR RI heran dengan respon pihak-pihak tertentu dengan adanya vaksin Nusantara.
Padahal, kata anggota Komisi IX DPR Dewi Asmara, vaksin Nusantara ini adalah hasil penelitian anak bangsa yang diprakarsai oleh mantan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto.
“Mengapa semua sekarang seperti alergi tidak mau membicarakan,” kata dia saat memotong pembicaraan Ketua Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito saat Raker di Ruang Komisi IX DPR RI, Rabu (10/3).
Dewi katakan, BPOM selaku pengawas atas proses penelitian hingga uji klinis vaksin Nusantaran harus membuka semua surat keputusan mulai dari Kementerian terkait, BPOM hingga Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk memperjelas masalah ketidaksesuaian data penelitian.
DPR Dukung Rencana Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online
Anggota DPR Minta KKP Ciptakan Teknologi Budidaya Ikan
DPR Pastikan Pembentukan Panja Korupsi Timah Tak Ganggu Penyidikan Kejagung
“Saya minta perizinan awal dibagikan ke anggota, mulai dari SK Menteri kemudian BPOM, kemudian WHO jadi kita jelas, karena ini bukan suatu penelitian yang abal-abal, karena ini ada izinnya,” pintanya.
Politisi Partai Golkar ini meminta pihak BPOM untuk tidak menutup data, terkait proses penelitian vaksin Nusantara agar publik bisa mengetahui kejelasan dari proses tahapan penelitian vaksin Nusantara.
“Kalau awalnya ini berizin, makannya cepat dibagikan ke anggota izinnya supaya kita jelas, mana yang benar persyaratannya apa, mana kurang dan mau dilengkapi ya kita lengkapi,” ucapnya.
Dewi Asmara pun menyarankan agar tidak ada diskriminatif pada vaksin yang merupakan hasil kerja anak bangsa.
“Jangan seolah-olah kita jadi diskriminatif bahwa ini sesuatu yang abal abal, gak benar dan sebagainya,” tutupnya.
Keyword : Warta DPR Komisi IX DPR Vaksin Nusantara BPOM Dewi Asmara