Senin, 08/03/2021 06:31 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Gerakan Petani Nusantara (GPN) mempertanyakan rencana pemerintah untuk mengimpor beras 1-1,5 juta ton.
Seperti diketahui pemerintah akan mengimpor impor beras untuk menjaga stok beras nasional. Selain itu juga di perlukan pengadaan besar-besaran untuk pasokan beras bantuan sosial (Bansos).
Dalam pernyataan diterima Jurnas.com pada Minggu (7/3) malam, KRKP dan GPN menyatakan, impor beras untuk memperkuat cadangan beras nasional sulit diterima. Pasalnya, dalam 2-3 minggu ke depan akan terjadi panen raya. Pada saat itu stok beras nasional berada pada puncaknya.
"Jika pun stok di Gudang Bulog kurang, maka pilihan caranya bukan dengan melakukan impor namun memberikan keleluasaan (termasuk dana) kepada Bulog untuk melakukan penyerapan secara besar-besaran," kata pernyataan tersebut.
Syarief Hasan: Melemahnya Rupiah jadi Ancaman Langsung pada Stabilitas Ekonomi
Masuknya 1000 Ton Impor Beras Asal Vietnam Mencekik Petani di Pulau Sumbawa
Atasi Dampak El Nino, Pemerintah Bakal Impor Tiga Juta Ton Beras
KRKP dan GPN menjelaskan, selama ini Bulog selalu kalah berasing untuk menyerap beras karena ketidakmampuan bersaing dalam hal harga pembelian dibandingkan para tengkulak. Tidak mengherankan jika serapan Bulog pada setiap panen tidak lebih dari 10 persen.
Karena itu, pilihan impor beras tidak menjawab persoalan cadangan beras nasional. Apalagi sampai saat ini tidak ditemukan atau diberitakan kondisi terjadinya gangguan produksi seperti serangan hama penyakit atau bencana kebanjiran dan lainnya.
"Produksi beras nasional relatif tidak ada gejolak dan ancaman. Penelusuran dari lapangan, terutama di Pulau Jawa, tidak ditemukan hal-hal yang menghawatirkan terkait produksi. Dengan demikian, panen raya bulan April-Mei ini diyakini dapat memberikan hasil yang memadai," ungkap keduanya.
Keduanya juga mengingatkan, pada saat pandemi, satu-satunya sektor yang terus bergerak dan tegak berdiri adalah pertanian. Ketika ekonomi di kota goyah, desa dan sektor pertanian menjadi tempat berlabuh warga untuk tetap bisa bertahan.
"Pada saat orang lain diliputi kekhawatiran dan ketakutan, petani tetap menanam, memberi makan negeri ini. Rencana impor ini tentu saja sebuah pengkhianatan di saat petani butuh dukungan," ungkap mereka.
Karena itu, ketika hujan banyak turun dan kualitas beras turun akibat kadar air yang tinggi yang berujung harga turun, yang dibutuhkan petani bukan impor, tapi kepastian harga atau sekurangnya dukungan mesin pengeringan.
Wilayah yang saat ini mulai panen seperti Merauke, Ngawi, Bojonegoro dan beberapa daerah lainnya menunjukkan hal ini. Harga gabah ada di kisaran 3800-4000 per kg, harga ini jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Keyword : KRKPGerakan Petani NusantaraImpor Beras