Senin, 24/10/2016 17:10 WIB
Jakarta - Sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi, rencana kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum jelas. Arah dan tujuan BUMN sendiri belum tertata dengan baik.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Eriko Sotarduga, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/10). Menurutnya, Komisi VI menilai bahwa kinerja BUMN sebagai perusahaan milik negara belum memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Jokowi Kemungkinan Pindah dari PDIP, Relawan: Tunggu Saja
Srikandi TASPEN Terus Optimalkan Pergerakan Finansial
KPK Panggil Vice President PT Taspen Terkait Korupsi Investasi Fiktif