Jum'at, 21/10/2016 13:10 WIB
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira, Jumat (21/10). Anggota Komisi I DPR RI itu diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan dari dana daftar isisan pelaksanaan anggaran (DIPA).
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, Andreas diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari (SFS).
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi SFS," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi.
Dalam kasus itu, KPK telah memeriksa banyak saksi. Diantaranya artis Sri Wahyuningsih alias Cici Tegal, dan Emilia Contessa.
KPU Siap Hadapi 297 Perkara PHPU Pileg 2024
Aktor Rio Reifan Ditangkap Kelima Kalinya di Kasus Narkoba
CERI Laporkan Aspidum Kejati Jawa Timur ke Jaksa Agung Atas Dugaan Ini
Kasus dugaan korupsi yang menjerat Siti Fadilah sendiri merupakan limpahan perkara dari kepolisian. Kasus ini saat itu ditangani kepolisian dan Siti juga sudah ditetapkan menjadi tersangka.
Pihak KPK menyebut kasus dugaan korupsi buffer stock ini berbeda dari empat perkara terkait pengadaan di Departemen Kesehatan pada 2006 dan 2007.
Dalam kasus proyek Depkes selama 2006 dan 2007 itu, mantan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Ratna Dewi Umar divonis lima tahun penjara, ditambah denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.
Siti Fadilah diduga turut menerima Mandiri Travellers Cheque (MTC) senilai Rp1,375 miliar dalam proses pengadaan alat kesehatan I untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA Revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2007.
Atas dugaan itu, Siti disangka melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.