Sabtu, 13/02/2021 21:56 WIB
Sorong, Jurnas.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengutarakan kekecewaannya, usai mendapati laporan seluruh siswa di SMP YPK Syaloom, Kota Sorong, Papua Barat tidak mendapatkan bantuan kuota selama pandemi Covid-19.
Padahal program bantuan kuota yang diluncurkan Kemdikbud pada September 2020 lalu bertujuan meringankan beban guru dan siswa, saat menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
"Selama masa pandemi ini kami siswa dan guru belajar menggunakan buku dan lebih praktis. Tapi jika kami mengalami kesulitan dalam belajar, kami memerlukan kuota belajar untuk bertanya," kata salah seorang siswa SMP YPK Syaloom kepada Mendikbud pada Jumat (12/2).
"Selama pandemi ini kami gundah siswa-siswi SMP YPK Syaloom tidak pernah mendapatkan kuota belajar," sambung siswa tersebut.
Filep Dorong Stakeholder Papua Barat Awasi Realisasi Proyek di Daerah
DPR Dalami Penyebab Bentrok TNI AL dan Brimob Papua Barat
Pengamat: Nadiem Mirip Sales Bahan Seragam Sekolah
Mendengar laporan tersebut, Mendikbud terkejut.
"Boleh saya tanya, yang tidak dapat kuota belajar itu siapa?" tanya Mendikbud Nadiem.
"Semua siswa di SMP YPK Syaloom," jawab siswa tersebut.
"Sudah tahu alasannya kenapa? Belum tahu? Sudah tanya ke kepala sekolah atau guru jawabannya?" tanya Nadiem lagi.
"Belum tahu gurunya," jawab siswa itu.
"Oke, terima kasih," kata Nadiem singkat dengan datar.
Usai mendengarkan satu per satu keluhan para guru dan siswa SMP YPK Syaloom, Mendikbud mengawali rangkaian penjelasannya dengan rasa kecewa. Sebab, bantuan kuota sudah diberikan untuk seluruh siswa dan guru sejak tahun lalu.
"Saya harus mengucapkan kekecewaan saya. Kalau memang benar anak-anak SMP semuanya tidak mendapatkan kuota belajar, ini suatu hal yang tidak bisa saya terima. Kuota belajar untuk semua murid, swasta maupun negeri di semua jenjang," ucap Mendikbud.
"Ini tidak bisa saya terima. Ini hal-hal yang bikin saya kesal," sambung Nadiem.
Menurut dia, jika hal ini terjadi, maka kemungkinan terdapat beberapa penyebab antara lain kurang komplitnya administrasi di data pokok pendidikan (dapodik), atau kurangnya dukungan dari dinas pendidikan setempat.
"Sudah jelas ini hal yang harus dibereskan. Karena kuota belajar Alhamdulillah akan lanjut," terang Nadiem.
Sementara Plt Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Kemdikbud Hasan Chabibie menerangkan, secara umum penerima kuota di Papua Barat sebesar 73.314 peserta, yang terdiri dari 6.326 guru dan sisanya peserta didik.
Adapun khusus di SMP YPK Syaloom, lanjut Hasan, pernah mengajukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) pada tahapan di gelombang pertama, untuk enam guru dan 35 orang siswa.
"Jadi di sekolah ini yang mendapatkan bantuan kuota hanya enam orang guru dan 35 orang siswa. Pas di tahap kedua, kami cek bahwa operator sekolah mengalami kendala ketia meng-upload SPJTM, dan ahirnya tidak meneruskan sehingga tidak terupdate untuk gelombang berikutnya," terang Hasan.
Karena itu, Hasan mengimbau kepada pihak sekolah agar kembali mengunggah SPJTM bertandatangan kepala sekolah, setelah gelombang pemberian bantuan kuota selanjutnya dibuka.