Jum'at, 21/10/2016 09:52 WIB
Jakarta - Bagi sebagian masyarakat, Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla berhasil mengonsolidasi mayoritas kekuatan politik sehingga terwujud stabilitas politik di dalam negeri. Stabilitas politik itulah yang menjadi modal dasar bagi pemerintahan Jokowi-JK bisa merealisasikan sejumlah program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah hingga realisasi kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang fenomenal itu.
"Saya juga mencatat bahwa Presiden Jokowi telah mengejawantahkan politik pembangunan nasional yang berorientasi Indonesiasentris, tidak lagi Jawasentris. Dengan pembangunan yang berorientasi Indonesiasentris, Presiden berusaha memperkecil kesenjangan antara Jawa dan sejumlah daerah di luar Jawa," ungkap Bambang Soesatyo, politisi partai Golkar saat dihubungi Jurnas.com, Jumat (21/10).
Pemerintah sekarang `hobi` membangun ragam infrastruktur strategis di sejumlah daerah, mulai dari jalan bebas hambatan, jalur kereta api, pembangunan ketenagalistrikan, pelabuhan, bandara hingga waduk atau bendungan. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menilai bahwa politik pembangunan Indonesiasentris merupakan upaya pemerintah memperkokoh fondasi dan ikatan NKRI. Semua wilayah negara menikmati kue pembangunan.
Menurut Bamsoet, masih dalam konteks pembangunan infrastruktur, pemerintah sedang coba mempraktikkan politik ekonomi baru, yakni satu kebijakan berlaku nasional. Semangat dan praktik politik ekonomi baru itu terlihat pada upaya Presiden menyeragamkan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga bensin di Jawa dan luar Jawa harus sama. Tidak boleh lagi ada perbedaan, seperti yang terjadi selama ini.
KPK Segera Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih Sebagai Tersangka
Genjot Penjualan di China, Toyota Gandeng Tencent
Toyota Kenalkan Dua Varian Mobil Listrik untuk Pasar China
"Catatan kritis kedua untuk pemerintahan Jokowi-JK adalah keterlambatan kedua pemimpin menyentuh sektor hukum. Sebagaimana diketahui bersama, sektor hukum di dalam negeri ditandai dengan buruknya kualitas penegakan hukum. Praktis tidak ada institusi penegak hukum yang bersih dari masalah," jelas mantan wartawan yang terjun ke politik ini.
Meski cukup terlambat, namun Presiden mulai memberi perhatian sektor hukum tepat pada tahun kedua periode pemerintahannya. Presiden, lanjut Bamsoet, ingin merevitalisasi sektor hukum untuk mewujudkan kepastian dan efisiensi. Pembenahan di sektor hukum ini ditandai dengan dimulainya program pemberantasan pungutan liar (Pungli).
Masyarakat masih harus menunggu seberapa jauh keberhasilan Jokowi-JK membenahi sektor hukum. Pungli memang merugikan masyarakat.
"Tetapi, persoalan di sektor hukum bukan hanya Pungli. Tidak kalah pentingnya adalah upaya memperbaiki atau memulihkan kualitas penegakan hukum, dengan cara memerangi mafia kasus dan mafia peradilan,"terang Ketua Komisi III DPR RI ini.[]
Keyword : jurnas bamsoet bambang soesatyo pemerintahan jokowi jk presiden jokowi joko widodo dua tahun j