Jum'at, 05/02/2021 19:06 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Partai Golkar belum memutuskan sikap terkait usulan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
Menurut Waketum Golkar Bidang Polhukam Azis Syamsuddin, saat ini pihaknya masih menghimpun aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk internal partai.
"Keputusan fraksi nanti ketua umum yang menyampaikan, per hari ini RUU masih ada, tapi kita lihat perkembangannya besok atau lusa, politik itu kan dinamis," kata Azis dalam keterangannya, Jumat (5/2).
Azis menyampaikan hal itu saat lokakarya Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dan penyerapan aspirasi UU Pemilu bersama DPD Golkar Sumbar, di Padang.
BKSAP DPR Dorong Parlemen Papua Nugini Sukseskan The Second IPPP
DPR Minta Pemerintah Tindak SPBU yang Tak Distribusikan Pertalite
Legislator Apresiasi Penerimaan Negara di Jawa Timur Melebihi Rata-rata
Menurutnya posisi RUU pemilu saat ini tidak dalam pembahasan dan lebih cenderung pelaksanaan pilkada akan dilaksanakan serentak pada 2024. Sehingga, secara resmi prosesnya belum ditarik dan baru akan menuju ditarik.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR ini menjelaskan jika revisinya disahkan maka akan ada pilkada di 2022, jika tidak disahkan maka pilkada di 2022 dan 2023 ditiadakan.
"Konsekuensinya partai harus siap dengan dua kemungkinan tersebut, kita harus siap dengan kondisi apa pun," jelas Azis.
Ia mengatakan, bila tidak ada pilkada pada 2022 maka yang terpilih di pilkada 2020 hanya akan menjabat 3 tahun 8 bulan, namun bila ada pilkada pada 2022 berarti proses seperti biasa dan terjadi pemilihan serentak di 2027.
Azis berasumsi ada karena saat ini sudah diketok di dalam Badan Musyawarah DPR RI. Ia menyampaikan usai menghimpun aspirasi pada Rapimnas Golkar yang akan digelar pada akhir Februari 2021 akan dibuat dua alternatif pilihan dan siap dalam kondisi apa pun.
"Kalau RUU ini tidak direvisi maka sistem pemilu di 2024 akan sama dengan 2019 dan pilkada serentak akan digelar di November 2024 usai pelantikan presiden terpilih," katanya.
Jika tidak ada pilkada pada 2022 maka akan ada pelaksana tugas kepala daerah bagi daerah yang telah habis masa jabatan kepala daerahnya.
"Ini perlu diantisipasi dari sekarang," demikian Azis.
Keyword : Warta DPR Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Golkar RUU Pemilu