Rabu, 03/02/2021 16:29 WIB
London. Jurnas.com - Kelompok negara G7 mengutuk kudeta militer di Myanmar, dan prihatin dengan nasib para pemimpin politik yang ditahan seperti Aung San Suu Kyi.
"Kami, Menteri Luar Negeri G7 Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa, bersatu mengutuk kudeta di Myanmar," kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan pada Rabu (3/2) dikutip dari Reuters.
"Kami sangat prihatin dengan penahanan para pemimpin politik dan aktivis masyarakat sipil, termasuk Pemimpin Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dan penargetan media," sambung G7.
Hari ini (3/2), tenaga kesehatan Myanmar yang tersebar di 70 rumah sakit melakukan mogok kerja. Dalam sebuah pernyataan bersama, dikatakan bahwa tentara telah menempatkan kepentingannya sendiri di atas pandemi Covid-19 yang telah menewaskan lebih dari 3.100 orang di Myanmar, salah satu negara dengan kasus tertinggi di Asia Tenggara.
Eksodus ke Thailand Berlanjut setelah Jatuhnya Kota Perbatasan Utama Myanmar
Perbatasan Myanmar Jadi Pusat Operasi Ilegal, Thailand Bantu Pulangkan 900 Warga China
Junta Myanmar Berlakukan Wajib Militer Bagi Generasi Muda
"Kami menolak untuk mematuhi perintah apa pun dari rezim militer tidak sah yang menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati pasien kami yang malang," demikian bunyi surat itu.
Saat ini, empat dokter mengonfirmasi bahwa mereka telah berhenti bekerja, tetapi tidak ingin diidentifikasi.
"Saya ingin tentara kembali ke asrama mereka dan itulah mengapa kami para dokter tidak pergi ke rumah sakit," kata seorang dokter berusia 29 tahun di Yangon.
"Saya tidak memiliki kerangka waktu berapa lama saya akan terus melakukan teguran ini. Itu tergantung situasinya," sambung dia.
Keyword : Kelompok Negara G7Kudeta MiliterMyanmar