Selasa, 02/02/2021 10:48 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengatakan, target penurunan angka stunting dari 27,6 persen menjadi 14 persen dalam 4 tahun merupakan angka yang sangat ambisius.
"Ini merupakan tugas yang ekspektatif dan dari sisi angka memang ambisius," kata Hasto saat bertemu Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi (PDTT), Budi Arie Setiadi di Kantor Kementerian Desa, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (1/2).
Hal itu terbilang ambisiu lantaran beberapa negara memerlukan waktu 10 sampai 30 tahun untuk menurunkan stunting. Karena itu, lanjut dia, gerak cepat, kerja cepat, fokus dan sinergi dengan Kementerian Lembaga terkait ini menjadi hal penting.
Menurut mantan Bupati Kulon Progo itu, setiap tahun bayi yang lahir di Indonesia sekitar 5 juta, tetapi yang stunting mencapai 1,2 juta. Sehingga kata dia, dalam waktu 4 tahun kedepan pihaknya tidak hanya terpaku pada bayi yang sudah terlahir stunting.
Kisah Pejuang Stunting di Tengah Minimnya Kesadaran Masyarakat, `Bersatu Kita Teguh Bertiga Kita Tangguh`
Sederet Fakta Penyebab Anak Menjadi Stunting, Ini Penjelasan BKKBN
Bangga Kencana, BKKBN Gandeng Media Massa Beri Edukasi Stunting pada Masyarakat
"Tapi juga lebih banyak fokus pada mereka yang baru akan menikah, merencanakan kehamilan dan seterusnya, sehingga kita harus mampu mengawal mereka. Calon Ibu kami harapkan menyiapkan kondisi yang bagus jangan sampai seperti kurang gizi, anemia, kemudian juga memperhatikan jarak antar melahirkan atau spacing minimal 3 tahun," ujarnya.
Karena itu, Hasto berharap agar di setiap satu desa minimal harus ada satu bidan dan pondok bersalin desa (Polindes) yang ada di desa-desa kembali diaktifkan lagi.
"Antara bidan, PKK, Penyuluh KB dan Pendamping Desa harus bersama-sama bekerja dalam satu tim untuk percepatan pencegahan stunting. Percepatan pencegahan stunting disamping mengejar target 14 persen namun juga sebagai upaya kita bersama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Hasto.
Sementara itu, Budi Arie menyampaikan bahwa sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Desa menjadi sangat penting. Pasalnya, penyumbang stunting terbesar berasal dari desa sementara dikota lebih kecil.
"Ini adalah misi mulia kita untuk menumbuhkan generasi yang cerdas untuk Indonesia maju. Kalau bisa menurunkan angka stunting kita memberikan sumbangsih bagi kehidupan bangsa dan negara ke depan," ujar Hasto.
Kementerian Desa telah mengeluarkan regulasi Peraturan Menteri Desa yang menyebutkan bahwa alokasi dana desa dapat digunakan sebagai dana pencegahan stunting, tahun 2021 dan 2022 kita harus mengingatkan kembali bahwa anggaran untuk pencegahan stunting harus ada di tiap desa.
Saat ini masih ada 62 Kabupaten yang masih masuk kategori daerah tertinggal ini bisa menjadi sasaran utama pencegahan stunting. Kami punya program Desa Peduli Kesehatan dan Desa Peduli Keluarga ini bisa sinergi dengan Program Kampung KB,” jelas Budi Arie Setiadi.
Keyword : Hasto WardoyoBKKBNAngka Stunting