Senin, 01/02/2021 17:18 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap isu pejabat dan sejumlah menteri di kabinet Presiden RI Joko Widodo terlibat dalam pengambilalihan paksa kursi kepemimpinannya tidak benar.
Kendati begitu, menurut dia, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian.
AHY sendiri sebenarnya sudah mengendus gejala ini, sejak satu bulan yang lalu. Pada awalnya, pihaknya menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka.
"Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu, maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam," terangnya dalamm keterangan resmi, Senin (1/2).
Kawasan Transmigrasi Disiapkan jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Sekjen Demokrat Respon RUU Pemilu: Waktu Masih Panjang
PB PMII Desak Reformasi Total Peradilan Militer, Soroti Dualisme Hukum
AHY menegaskan, tidak ada seorang pun pemimpin partai yang rela kedaulatan dan kehormatannya diambil secara paksa.
"Kami yakin, tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional, oleh pihak manapun," ujarnya.
AHY memastikan akan menempuh jalur dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika.
"Tentu kami akan bersikap tegas. Namun, insy Allah, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional, yang tengah menghadapi tantangan pandemik Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini," tandas putra sulung presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.