Senin, 01/02/2021 13:47 WIB
Naypyitaw, Jurnas.com - Militer Myanmar mengumumkan kondisi darurat nasional selama satu tahun pada Senin (1/2) pagi, setelah menahan sejumlah petinggi pemerintahan, termasuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, dan Presiden Myanmar Win Myint.
Kudeta yang dipimpin Panglima Min Aung Hlaing merupakan tanggapan atas dugaan kecurangan pemilu pada November lalu, yang dinilai telah mencederai demokrasi di Myanmar.
Dikutip dari Reuters, pasca kudeta sejumlah saluran komunikasi mati total. Saluran telepon ke ibu kota Naypyitaw dan pusat komersial utama Yangon terputus. Sementara saluran TV mati. Warga tampak berbondong-bondong ke supermarket dan ATM.
Militer mengambil posisi di balai kota di Yangon. Menurut laporan penduduk, data internet seluler serta layanan telepon di markas Partai Liga National Demokrasi (NLD) terganggu. Konektivitas internet menurun dramatis.
Junta Myanmar Tegaskan Kembali Rencana Pemilu Usai Mantan PM Kamboja Minta Akses ke Suu Kyi
Eksodus ke Thailand Berlanjut setelah Jatuhnya Kota Perbatasan Utama Myanmar
Perbatasan Myanmar Jadi Pusat Operasi Ilegal, Thailand Bantu Pulangkan 900 Warga China
"Saya ingin memberi tahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum," terang juru bicara NLD Myo Nyunt.
Sebuah video yang diposting ke Facebook oleh seorang anggota parlemen, terlihat penangkapan anggota parlemen lainnya, Pa Pa Han. Dalam video tersebut, suaminya memohon kepada pria berpakaian militer berdiri di luar gerbang. Seorang anak kecil terlihat menempel di dadanya dan meratap.
Penahanan terjadi setelah beberapa hari ketegangan yang meningkat antara pemerintah sipil dan militer yang menimbulkan kekhawatiran akan kudeta setelah pemilihan.
Partai Suu Kyi memenangkan 83 persen suara dalam pemilihan kedua sejak junta militer setuju untuk berbagi kekuasaan pada 2011 silam.
Keyword : Myanmar Darurat Militer Kudeta Aung San Suu Kyi