Senin, 18/01/2021 06:10 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Human Rights Watch (HRW) meminta otoritas Israel untuk memberikan vaksin virus corona kepada lebih dari 4,5 juta warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki.
Dalam sebuah pernyataan, kelompok hak asasi yang berbasis di New York mengatakan Israel telah mengabaikan penderitaan orang-orang Palestina yang hidup di bawah kekuasaan militernya.
"Sementara Israel telah memvaksinasi lebih dari 20 persen warganya, termasuk pemukim Yahudi di Tepi Barat, Israel belum berkomitmen untuk memvaksinasi warga Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan yang sama di bawah kekuasaan militernya," kata HRW dilansir Middleeast, Senin (18/01).
Pada 7 Januari, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan percepatan kampanye vaksinasi COVID-19 untuk memastikan selesai pada akhir Maret.
PBB Desak Negara Kaya Cabut Hak Paten Vaksin COVID-19
PBB: Israel Tahan Lebih dari 800.000 Warga Palestina di Wilayah Pendudukan
Tentara Israel Tembak Mati Dua Warga Palestina di Dekat Nablus
Organisasi hak asasi tersebut meminta Tel Aviv untuk memenuhi kewajibannya di bawah Konvensi Jenewa Keempat untuk memastikan pasokan medis yang dikatakan ditingkatkan setelah lebih dari 50 tahun pendudukan tanpa terlihat akhir.
"Tanggung jawab ini, di samping kewajibannya di bawah hukum hak asasi manusia internasional, termasuk menyediakan vaksin dengan cara nondiskriminatif kepada warga Palestina yang hidup di bawah kendalinya, menggunakan sebagai patokan apa yang disediakan untuk warganya sendiri."
Fakta bahwa warga Israel, termasuk pemukim di Tepi Barat, menerima vaksin pada salah satu tingkat paling cepat di dunia menunjukkan bahwa Israel memiliki kemampuan untuk memberikan vaksin kepada setidaknya beberapa warga Palestina di wilayah pendudukan, tetapi telah memilih agar mereka tidak terlindungi.
Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, jumlah kasus virus korona telah melebihi 170.000, termasuk 1.861 kematian, sejak Maret.
Pada hari Senin, Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengumumkan bahwa pemerintahnya telah mengambil "semua tindakan keuangan dan administrasi untuk mendapatkan batch pertama" dari vaksin, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang tanggal kedatangannya.