Senin, 04/01/2021 19:45 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan), Suwandi menekankan, perlunya pengendalian impor kedelai melalui kebijakan dari non lartas menjadi lartas untuk menggenjot produksi dalam negeri.
Demikian kata Suwandi usai rapat koordinasi Kementan bersama Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) di Kantor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jakarta, Senin (4/1).
"Selain itu, setiap importir kedelai juga harus diwajibkan bermitra dengan petani sekaligus menyerap produksi kedelai lokal dengan harga yang ditetapkan," ujar Suwandi.
Sementara itu, Suwandi mengatakan, pihaknya telah menggelontarkan bantuan untuk mendongkrak produksi kedelai dalam negeri di tahun 2021.
Sinergi Kementan-Kodim 1910 Malinau Tingkatkan Produksi dengan Perluas Areal Tanam Baru
Saksi Ungkap Acara Ulang Tahun Cucu SYL Dirembes ke Kementan
Potensi Swasembada Padi, Kementan Dorong Bulungan Terapkan Prinsip Bisnis
Suwandi menambahkan, untuk tahun 2021, pihaknya menggelontorkan bantuan pengembangan kedelai di Provinsi Sulawesi Utara seluas 9.000 hektare, Sulawesi Barat 30.000 hektare, dan Sulawesi Selatan 9.000 hektare.
"Membangun kemitraan hilirisasi dan pasar industri tahu tempe dengan petani di Jateng 15.000 hektare, Jabar 15.000 hektare, Jatim 15.000 hektare, NTB 4.000 hektare dengan dukungan KUR dan akses kepada offtaker," sebutnya.
Suwandi juga menyampaikan bahwa pihaknya menjalin kerja sama dengan Badan Litbang pertanian untuk meningkatkan produktivitas.
Adapun rata rata produktivitas kedelai saat ini 1,5 ton per hektare dan harus ditingkatkan menjadi 2 ton per hektare melalui riset benih unggul dan teknologi budi daya.