Ditanya Kebijakan Genjot Kedelai, Syahrul: Saya Tidak Mau Janji Dulu

Senin, 04/01/2021 12:23 WIB

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo mengatakan, tidak ingin memberikan janji perihal kebijakannya dalam menggenjot ketersediaan kedelai nasional.

Hal itu disampaikan usai Rapat Koordinasi dan MoU pengembangan serta pembelian kedelai nasional di Kantor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jakarta, Senin (4/1).

"Saya akan sikapi di lapangan. Saya tidak mau janji dulu karena saya lagi kerja. Insyaallah dari agenda-agenda yang kita siapkan hari ini mudah-mudahan bisa menjadi jawaban," kata Mentan Syahrul kepada awak media saat disinggung soal kebijakan menggenjot ketersediaan kedelai nasional.

"Tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi ini akan menjadi jawaban dalam kontraksi-kontraksi yang ada," kata dia lagi.

Seperti dikehtaui, saat ini harga kedelai tembus Rp 9.200 - Rp 10.000 per kg, bahkan ada yang lebih dari Rp 10.000 per kg. Padahal biasanya harga normal komoditas tersebut di angka Rp 6.500 - Rp 7.000 per kg.

"Mengenai kedelai yang ada adalah masalah kontraksi global. Ini juga mungkin saja karena bagian dari pandemi global, yang membuat harga kedelai secara global terpengaruh khususnya dari Amerika Serikat (AS) dan itu yang kita rasakan di Indonesia," ujar Mentan Syahrul.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu menyampaikan bahwa kontrasi yang dialami Indonesia, juga dialami negara-negara lain, seperti Argentina. Di negara tersebut juga terjadi polemik-polemik seperti dalam negeri saat ini.

"Tapi apa yang kami lakukan hari ini adalah kami sudah bertemu jajaran pertanian, yang melibatkan integrator dan juga unit-unit kerja lain dari kementerian dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan kedelai kita lebih cepat," kata  Mentan Syahrul.

Mentan Syahrul mengatakan, dengan langkah cepat bersama integrator dan berbagai pengembang kedelai, Kementan ingin melipat gandakan kekuatan dalam mempercepat kedelai nasional.

"Tentu saja dengan hitungan sekian hari. Inikan membutuhkan 100 hari minimal kalau pertanaman. Dua kali 100 hari bisa kita sikapi secara bertahap sambil ada agenda seperti apa mempersiapakan ketersediannya. Tentu saja berkerja sama dengan kementerian lain," ujar Syahrul.

 

 

TERKINI
Dasco Pastikan Daftar Kabinet Prabowo-Gibran yang Beredar Tidak Benar Dunia Alami Krisis Guru, Ini Saran PGRI ke Pemerintah Genjot Penjualan di China, Toyota Gandeng Tencent Toyota Kenalkan Dua Varian Mobil Listrik untuk Pasar China