Kamis, 17/12/2020 07:20 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Perdana Menteri Tunisia, Hichem Mechichi menekankan bahwa negaranya tidak memiliki rencana untuk mengikuti keputusan Maroko untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
"Untuk Tunisia, pertanyaan itu tidak ada dalam agenda," katanya dilansir Middleeast, Kamis (17/12).
Kesepakatan Israel-Maroko adalah yang keempat yang ditengahi Amerika Serikat sejak Agustus. Ini mengikuti perjanjian serupa antara Israel dan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan.
Sebagai bagian dari perjanjian, Trump setuju untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, di mana sengketa teritorial yang telah berlangsung puluhan tahun membuat Maroko melawan Front Polisario yang didukung Aljazair. Front berusaha mendirikan negara merdeka di wilayah tersebut.
AS dan Arab Saudi Hampir Capai Kesepakatan Mengenai Pakta Keamanan
Revitalisasi Otorias Palestina oleh Negara Arab Jadi Peluang Normalisasi Hubungan Israel
Negara Arab Didesak unuk Berperan Mengelola Gaza setelah Perang Usai
"Kami menghormati pilihan Maroko. Maroko adalah negara saudara yang sangat kami cintai, tetapi bagi Tunisia pertanyaan itu tidak ada dalam agenda," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa dia belum didekati oleh pemerintahan Trump tentang kesepakatan semacam itu. "Setiap negara memiliki realitasnya sendiri, kebenarannya sendiri, dan diplomasinya sendiri, yang dianggap terbaik bagi rakyatnya," katanya.
Palestina telah kritis terhadap kesepakatan normalisasi. Mereka menuduh negara-negara Arab ini mengesampingkan tujuan perdamaian dengan meninggalkan tuntutan lama bahwa Israel harus menyerahkan tanah untuk negara Palestina sebelum dapat menerima pengakuan tersebut.
Pada bulan Agustus, Presiden Tunisia Kais Saied menekankan posisi tegas negaranya tentang hak-hak rakyat Palestina.
Meskipun dia tidak menyebutkan perjanjian normalisasi yang kontroversial, dia mengaitkan pernyataannya dengan posisi tegas negaranya dalam masalah Palestina.
"Kami tidak campur tangan dalam pilihan beberapa negara dan tidak menghadapinya, dan kami menghormati keinginan negara, karena mereka bebas dalam memilih dan dihadapan rakyatnya," jelasnya.
"Namun, kami juga memiliki posisi yang kami ungkapkan dengan bebas, jauh dari mengeluarkan pernyataan untuk mencela posisi ini atau itu. Hak-hak rakyat Palestina tidak akan hilang selama ada orang-orang merdeka."