Kamis, 03/12/2020 16:52 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta pemerintah untuk serius menangani Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda yang baru-baru ini mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat.
Anggota DPR RI, Sodik Mudjahid menegaskan, tindakan tersebut juga harus dihadapi secara total.
"Serius dalam arti menghadapinya dengan seluruh kewenangan hukum konstitusi NKRI dan hukum internasional, yang memberikan perlindungan dan jaminan kepada NKRI untuk menghadapinya secara tuntas menjaga keutuhan NKRI," katanya kepada wartawan, Kamis (3/12).
Pemerintah, lanjut dia, juga harus membuka ruang dialog hingga jalur tindakan secara militer.
Raih KWP Award 2026, Amelia Komit Jaga Ruang Digital yang Sehat dan Aman
Sekjen Demokrat Respon RUU Pemilu: Waktu Masih Panjang
Sarmuji Sabet Penghargaan Legislator Responsif Terhadap Aspirasi Publik
"Total dalam arti harus menghadapinya secara lengkap berbagai tahapan, dari mulai pembicaraan dengan ULMWP dan OPM dan seluruh potensi di Papua Barat sampai kepada tindakan militer, jika tidak ada jalan lain," jelas Sodik.
Dialog dilakukan dengan tidak memberikan celah bagi Benny Wenda cs untuk bernegosiasi. Meski melibatkan para tokoh Papua.
"Pembicaraan tidak memberikan negosiasi dan konsesi khusus yang tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum di NKRI," tekan Sodik.
"Secara total dalam arti juga dihadapi oleh semua potensi NKRI mulai dari tokoh Papua, gubernur, Mendagri, sampai TNI jika diperlukan. Sekarang masanya TNI diturunkan jika diperlukan, bukan untuk turunkan spanduk," sambungnya.
Pengumuman pemerintahan sementara Papua Barat ini disampaikan Benny Wenda di akun Twitter-nya, Selasa (1/12). Benny Wenda memanfaatkan momen 1 Desember, yang diklaim OPM sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.
Keyword : DPR Sodik Mudjahid Papua Benny Wenda