Senin, 30/11/2020 19:08 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan tiga tahapan strategi peta jalan (roadmap) BUMN untuk periode 2020-2024 ke Komisi VI DPR RI.
"Kita coba namakan sampai kuartal 2021 ini, kita bicara survival dan kelangsungan hidup. Di mana kita ingin memastikan melindungi BUMN strategis dan BUMN yang terdampak Covid-19," jelas Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (30/11).
Dia menambahkan, tentu ada kehilangan daripada penerimaan (revenue) yang cukup besar dan 90 persen itu terdampak.
Kemudian, dalam tahap survival ini terdapat juga pembentukan klasterisasi berdasarkan keterkaitan supply-chain dan kesamaan industri untuk meningkatkan sinergi.
KPK: Investasi Fiktif di PT Taspen Mencapai Ratusan Miliar
Erick Thohir Bakar semangat pemain Timnas Indonesi
Anggota DPR: Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi
Terkait pembentukan klasterisasi, Erick menyebut pembentukan tersebut sudah selesai.
"Kita juga memperbaiki landasan Good Corporate Governance (GCG) beserta restrukturisasi operasional untuk mencapai operational excellence," kata dia.
Untuk kuartal II 2022, Erick Thohir memasukkan tahapan restrukturisasi dan realignment untuk peta jalan BUMN 2020-2024.
Dalam tahapan ini, terdapat poin memperbaiki portfolio dengan restrukturisasi korporasi yang bertujuan untuk melakukan konsolidasi dan simplifikasi.
"Kemudian mempersiapkan landasan untuk inovasi model bisnis baru, karena kita tahu juga dengan adanya Covid-19 tentu bisnis model ini jauh terkoreksi," kata Erick.
Menurut dia, ini yang harus diantisipasi juga model-model bisnis yang ada pada hari ini, mungkin 10-15 tahun lagi tidak akan eksis. Itu yang harus terus diperbaiki model bisnisnya.
Di samping itu tahapan terakhir dalam peta jalan BUMN 2020-2024 yakni tahapan inovasi dan transformasi sampai dengan tahun 2024.
Dalam tahapan ini terdapat poin menciptakan kesempatan partisipasi sektor swasta dan melakukan spesialisasi BUMN dengan tujuan komersial serta sosial.
Keyword : BUMNErick ThohirRakerKomisi VI DPR